Advetorial

Sabaruddin Minta Perusahaan Berkontribusi pada PAD Kaltim, Pajak Kendaraan Jadi Sorotan

Teks Foto: Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.

Suarapublik.co, SAMARINDA – Kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak daerah menjadi salah satu perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional di Kaltim diminta lebih tertib dalam administrasi pajak, khususnya kendaraan bermotor yang digunakan untuk menunjang aktivitas usaha.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai masih terdapat potensi penerimaan daerah yang belum tergarap secara maksimal. Salah satunya berasal dari kendaraan operasional perusahaan yang masih menggunakan nomor polisi luar daerah, meskipun kendaraan tersebut sehari-hari beraktivitas di wilayah Kaltim.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena perusahaan turut memanfaatkan infrastruktur jalan yang pembangunan dan pemeliharaannya dibiayai melalui anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Sementara itu, pajak kendaraan yang bersangkutan berpotensi masuk sebagai penerimaan daerah lain.

Sorotan tersebut disampaikan Sabaruddin setelah Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan laporan akhir pembahasan tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sebagian besar berkaitan dengan penguatan pendapatan daerah.

Tujuh Raperda itu dibagi dalam pembahasan Komisi I, Komisi II, dan sejumlah panitia khusus (Pansus). Komisi I menangani perubahan ketiga Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terutama menyangkut penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sementara Komisi II membahas perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah PT Sylva Kaltim Sejahtera menjadi Perseroda.

Adapun empat Raperda lainnya ditangani Pansus, meliputi penyelenggaraan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB), penanggulangan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS), pengelolaan jasa lingkungan hidup, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sabaruddin menjelaskan, berbagai regulasi tersebut diharapkan mampu memperluas sumber penerimaan daerah. Terlebih, kondisi fiskal Kaltim membutuhkan langkah konkret untuk menggali potensi pendapatan yang selama ini belum dimaksimalkan.

“Seluruh pembahasan ini pada dasarnya diarahkan untuk menggali sumber pendapatan asli daerah. Kondisi fiskal Kaltim sedang membutuhkan penguatan, sehingga regulasi yang disusun diharapkan bisa membuka peluang penerimaan baru bagi daerah,” ujarnya.

Selain pajak kendaraan bermotor, ia juga menyoroti potensi penerimaan dari pajak air permukaan dan pajak alat berat. Menurutnya, pembenahan regulasi diperlukan agar berbagai sektor tersebut dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap keuangan daerah.

Terkait kendaraan operasional perusahaan, Sabaruddin menilai penggunaan pelat nomor luar daerah perlu dievaluasi. Sebab, kendaraan yang beroperasi di Kaltim turut menggunakan fasilitas jalan yang dibangun dengan pembiayaan pemerintah setempat.

“Perusahaan beroperasi di Kalimantan Timur, kendaraannya juga digunakan di sini, tetapi masih menggunakan pelat nomor luar daerah. Padahal, pembangunan infrastruktur yang mereka manfaatkan dibiayai oleh Pemprov Kaltim. Kalau pajaknya justru masuk ke daerah lain, tentu kurang adil bagi Kaltim,” katanya.

Ia menegaskan, aktivitas investasi dan usaha di Kaltim semestinya berjalan seiring dengan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kewajiban perpajakan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan atas pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur publik.

Karena itu, Sabaruddin mengajak seluruh pelaku usaha meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan. Ia berharap optimalisasi penerimaan tersebut dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur di Kaltim.

“Kami mengimbau perusahaan-perusahaan agar memahami bahwa ada tanggung jawab untuk ikut memberikan kontribusi kepada Kalimantan Timur, salah satunya melalui pembayaran pajak sebagai bagian dari pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)

Penulis: Ayii

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts