Teks Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
Suarapublik.co, SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berpeluang menjadi penggerak aktivitas ekonomi di daerah. Namun, potensi tersebut dinilai sulit tercapai apabila pengelolaan program masih diwarnai dugaan penyimpangan dan rendahnya tanggung jawab pelaksana.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menilai keberhasilan MBG harus dilihat dari dua sisi, yakni kualitas pemenuhan gizi penerima manfaat dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Ia menjelaskan, belanja kebutuhan pangan untuk program tersebut semestinya dapat diarahkan kepada pelaku usaha lokal. Warung, toko, serta pemasok bahan pangan di sekitar wilayah pelayanan perlu mendapat kesempatan untuk terlibat dalam rantai pengadaan.
Menurutnya, pola belanja seperti itu dapat menciptakan perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Uang yang dibelanjakan melalui program pemerintah diharapkan kembali menggerakkan usaha warga, sekaligus mengurangi aliran modal ke luar negeri.
“Kalau itu mampu dijalankan, sumbangan kita terhadap oligarki itu ketika kita belanja di warungnya, di tokonya dan sebagainya. Dana yang dibawa ke luar negeri bisa ditekan. Otomatis masyarakat kita langsung merasakan negara yang memberi makan,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Meski memiliki peluang ekonomi yang besar, Agusriansyah menilai pelaksanaan MBG masih menghadapi persoalan mendasar, terutama menyangkut tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyoroti dugaan praktik penyimpangan serta lemahnya integritas sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam operasional dapur.
Persoalan tersebut dinilai tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang disajikan kepada penerima manfaat. Ia mengaitkan lemahnya pengelolaan dengan munculnya berbagai persoalan kualitas makanan, termasuk kasus keracunan yang perlu segera ditangani.
“Yang menangani itu SDM dan integritasnya masih sangat rapuh. Ini masih dikorupsi, pengelola dapurnya juga masih manipulatif. Sehingga banyak keracunan dan sebagainya. Inilah yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Agusriansyah meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadi pihak yang mendukung pelaksanaan program, tetapi juga mengambil peran dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan. Sosialisasi dan pengawasan perlu diperkuat agar seluruh pihak memahami tanggung jawab masing-masing.
Ia juga berpandangan evaluasi berkala diperlukan karena MBG merupakan program yang masih dalam tahap pengembangan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan menu makanan dengan mempertimbangkan ketahanan pangan, terutama selama proses penyimpanan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Menurutnya, makanan yang disediakan harus memenuhi standar kualitas dan keamanan agar tetap layak dikonsumsi ketika sampai kepada masyarakat. Dengan demikian, persoalan makanan basi maupun risiko gangguan kesehatan dapat diminimalkan.
Agusriansyah menegaskan, perlu ada pembenahan menyeluruh terhadap kualitas sumber daya manusia, pengelolaan dapur, serta mekanisme pertanggungjawaban SPPG. Tanpa pengelolaan yang baik, tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpotensi tidak tercapai secara maksimal.
“Cuma butuh SDM yang bagus, SPPG yang bertanggung jawab, makanan yang representatif,” tandasnya.(adv/dprdkaltim)
Penulis Ayii










