Advetorial

DPRD Kaltim Siapkan Perda MBLB, Perizinan Dipangkas dan Reklamasi Tetap Jadi Perhatian

Suarapublik.co, Samarinda – Penyederhanaan perizinan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi salah satu fokus dalam penyusunan regulasi baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha tanpa mengabaikan kewajiban pemulihan lingkungan pascatambang.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pertambangan MBLB dilakukan menyusul adanya pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.

Melalui regulasi tersebut, daerah diharapkan memiliki ruang untuk menata proses perizinan sesuai karakteristik pertambangan MBLB. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus mengikuti sejumlah ketentuan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan kewajiban jaminan reklamasi (jamrek).

Samsun menilai, penetapan besaran jaminan reklamasi tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa melihat kondisi dan skala kegiatan pertambangan. Perhitungan perlu memperhatikan potensi kerusakan lingkungan sehingga kewajiban pemulihan dapat disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan.

Ia mengatakan, penyusunan Perda masih mempertimbangkan sejumlah ketentuan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk pedoman penetapan tarif jaminan reklamasi.

“Karena kewenangannya sudah diberikan kepada daerah, sekarang kami sedang menyiapkan Perda. Tetapi, ada ketentuan yang tetap harus mengikuti keputusan pusat, salah satunya mengenai tarif jaminan reklamasi. Penetapannya perlu melihat potensi kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang,” ujar Samsun, Selasa (17/11/2026).

Selain aspek lingkungan, penyederhanaan administrasi juga menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi tersebut. Samsun menyebut usaha pertambangan MBLB memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pertambangan batu bara maupun mineral logam, sehingga persyaratan perizinannya perlu disesuaikan.

Jenis usaha MBLB yang dikenal masyarakat sebagai galian C meliputi kegiatan pengambilan tanah urug, laterit, hingga pasir. Menurutnya, skala kegiatan dan nilai ekonomi komoditas tersebut perlu menjadi dasar dalam menentukan persyaratan serta waktu pengurusan izin.

Ia berharap regulasi yang disusun nantinya mampu mengurangi tahapan administrasi yang dinilai terlalu panjang. Dengan proses yang lebih sederhana, pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh kepastian perizinan dan menjalankan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan.

“Persyaratannya kita permudah dan waktu pengurusannya kita persingkat. Dengan begitu, diharapkan investasi di sektor MBLB bisa bergerak lebih cepat,” katanya.

Meski demikian, Samsun belum memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses perizinan. Ketentuan mengenai durasi pengurusan masih akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan aturan teknis.

Ia menjelaskan, Perda akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pertambangan MBLB di Kaltim. Sementara itu, pengaturan lebih terperinci akan dituangkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), termasuk mengenai besaran tarif, batas maksimal luas wilayah pertambangan, serta jangka waktu perizinan.

“Pengaturan teknisnya nanti melalui Perkada sebagai penjabaran Perda. Di dalamnya akan ditentukan besaran tarif, batasan luas wilayah, hingga berapa lama proses perizinannya,” tutup Samsun. (Adv/dprdkaltim)

Penulis Ayii

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts