Opini
LEGALITAS KEPUTUSAN DAN AKUNTABILITAS UANG RAKYAT
Oleh: John Pricles Silalahi, S.H.
Ketua DPC PERADI SAI Kota Samarinda
Polemik pembentukan Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan sekelompok advokat. Persoalan ini menyentuh prinsip mendasar penyelenggaraan pemerintahan: legalitas keputusan pejabat, kepatuhan terhadap prosedur administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
Gubernur pada prinsipnya memiliki kewenangan membentuk tim yang membantu pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut bukan tanpa batas. Setiap keputusan harus memenuhi persyaratan hukum, memiliki tujuan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan pembiayaannya.
Kewenangan membentuk tim ahli tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mengangkat siapa saja tanpa ukuran kompetensi, prosedur, dan akuntabilitas yang dapat diuji.
Putusan PTUN Bukan Pengesahan Legalitas
Perkara Nomor 20/G/2026/PTUN.SMD yang diajukan sejumlah advokat terhadap keputusan pembentukan Tim Ahli Gubernur telah memperoleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Oktober 2026.
Majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO), berkaitan dengan persoalan kedudukan hukum penggugat.
Secara hukum, putusan tersebut harus dipahami secara tepat.
Gugatan yang tidak dapat diterima karena persoalan formal berbeda dengan gugatan yang ditolak setelah pemeriksaan pokok perkara. Putusan NO tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh proses pembentukan Tim Ahli Gubernur telah memenuhi ketentuan hukum.
Sebaliknya, putusan tersebut juga tidak membuktikan bahwa keputusan gubernur melanggar hukum.
Karena itu, baik pemerintah maupun pihak yang mempersoalkan keputusan tersebut perlu menempatkan putusan pengadilan secara proporsional.
Tidak diperiksanya pokok perkara bukanlah pembenaran ataupun pembatalan terhadap substansi keputusan yang disengketakan.
Menguji Keputusan yang Berlaku Surut
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 yang ditetapkan pada 19 Februari 2026, tetapi dinyatakan berlaku sejak 2 Januari 2026.
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada prinsipnya mengatur waktu berlakunya keputusan administrasi dan pembatasan pemberlakuan surut, dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan argumentasi bahwa keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan kewenangan yang sah dan mengacu pada peraturan gubernur.
Argumentasi itu tentu harus dihormati sebagai posisi hukum pemerintah. Namun, alasan pemberlakuan surut tetap perlu dijelaskan secara terbuka, terutama apabila keputusan tersebut menjadi dasar timbulnya hak keuangan yang dibebankan kepada APBD.
Persoalannya bukan semata-mata apakah gubernur berwenang membentuk tim ahli, melainkan apakah penggunaan kewenangan tersebut telah memenuhi syarat prosedural dan substantif yang ditentukan hukum.
Terlebih lagi, dalam perkembangan persidangan, keputusan sebelumnya dicabut dan digantikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.272/2026 pada 20 Agustus 2026.
Pencabutan keputusan merupakan tindakan administrasi yang dimungkinkan oleh hukum. Akan tetapi, pencabutan tersebut tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban pelaksanaan keputusan sebelumnya.
Kompetensi Harus Dapat Dipertanggungjawabkan
Keberadaan tim ahli seharusnya didasarkan pada kebutuhan keahlian yang nyata.
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tim Ahli Gubernur menjadi salah satu dasar yang perlu digunakan untuk menilai persyaratan dan mekanisme pengangkatan anggotanya.
Persyaratan pendidikan, pengalaman, keahlian, serta kelengkapan administrasi tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas belaka.
Namun, tidak dicantumkannya gelar akademik dalam sebuah keputusan juga tidak otomatis membuktikan seseorang tidak memenuhi kualifikasi.
Yang harus diuji adalah dokumen persyaratan, relevansi kompetensi dengan bidang tugas, dan kepatuhan proses pengangkatan terhadap ketentuan yang berlaku.
Publik berhak mengetahui apakah kehadiran tim ahli benar-benar memberikan nilai tambah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, atau justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan perangkat daerah yang telah tersedia.
APBD Menuntut Pertanggungjawaban
Sorotan terhadap pembiayaan Tim Ahli Gubernur merupakan persoalan yang tidak kalah penting.
Dalam pemberitaan sebelumnya, alokasi pembiayaan tim ahli disebut mencapai sekitar Rp10,7 miliar. Angka tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen anggaran resmi, termasuk pembedaan antara pagu anggaran, kontrak atau hak keuangan yang ditetapkan, dan realisasi pembayaran.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menempatkan pengelolaan keuangan negara dalam prinsip tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, setiap pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum dan bukti pertanggungjawaban yang memadai.
Besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan pelanggaran. Namun, penggunaan anggaran publik harus dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan, keluaran pekerjaan, serta manfaat yang diterima daerah.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan, pemeriksaan harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan audit yang sah. Tidak tepat menyimpulkan adanya kerugian keuangan daerah sebelum terdapat dasar pembuktian yang memadai.
DPRD Tidak Boleh Mengabaikan Fungsi Pengawasan
Permintaan sejumlah advokat agar DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat mengenai pembentukan dan pembiayaan Tim Ahli Gubernur merupakan bagian dari partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintahan, dan APBD sesuai lingkup kewenangannya.
Pengawasan ini tidak harus dimaknai sebagai sikap berhadapan dengan gubernur.
Justru pengawasan yang objektif dan terbuka dapat membantu pemerintah memperbaiki tata kelola serta memperkuat kepercayaan masyarakat.
Pemerintahan yang Baik Harus Berani Diuji
Polemik Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Pemerintah berhak mempertahankan keputusan yang diyakininya sah. Masyarakat juga berhak mempertanyakan keputusan tersebut melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Kedua hak itu harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum, bukan dalam hubungan saling mencurigai.
Penyelesaian persoalan ini memerlukan keterbukaan dokumen, penjelasan administratif yang dapat diuji, evaluasi objektif atas kebutuhan tim ahli, serta pengawasan anggaran yang efektif.
Pada akhirnya, ukuran pemerintahan yang baik bukanlah seberapa banyak tim ahli yang dibentuk, melainkan seberapa besar manfaat keahlian tersebut bagi masyarakat dan seberapa tertib setiap rupiah uang rakyat dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam negara hukum, kewenangan pejabat bukan hanya hak untuk mengambil keputusan, tetapi juga kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya kepada publik. (Redaksi).










