Advetorial

Realisasi Plasma Sawit di Kubar Baru 7,84 Persen, Ekti Imanuel Minta Hak Petani Diperhatikan

Suarapublik.co, Samarinda – Pemenuhan kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih perlu mendapat perhatian. Pasalnya, realisasi kemitraan plasma di daerah tersebut belum mencapai ketentuan yang diharapkan.

Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menilai pelaksanaan kewajiban plasma di Kubar masih belum berjalan optimal. Padahal, program tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak masyarakat, khususnya petani yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan perkebunan.

Persoalan itu kini menjadi perhatian DPRD Kubar melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kelapa Sawit. Pembahasan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan kemitraan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat yang hingga kini masih menghadapi sejumlah kendala.

Ekti menyebut, realisasi kebun plasma di Kubar masih jauh dari ketentuan 20 persen. Ia berharap pembahasan yang dilakukan DPRD setempat dapat mendorong perusahaan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat.

“Kalau melihat kondisi di Kubar, pelaksanaan plasma memang masih kurang baik. Padahal, 20 persen itu merupakan hak petani yang harus diperhatikan. Saat ini persoalan tersebut sedang ditangani oleh anggota DPRD Kubar,” ungkapnya, Selasa (17/11/2026).

Persoalan pemenuhan plasma sebenarnya telah menjadi perhatian legislatif daerah. Pada 15 April 2026, DPRD Kubar telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit.

Salah satu rekomendasi tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebun plasma minimal 20 persen bagi masyarakat. Selain itu, transparansi pengelolaan koperasi yang menjadi mitra perusahaan juga dinilai perlu diperkuat.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kaltim yang dipaparkan pada Oktober 2026, persentase realisasi plasma di Kubar baru mencapai 7,84 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah Kutai Timur sebesar 12,01 persen, Berau 13,37 persen, dan Paser yang telah mencapai 21,20 persen.

Di luar persoalan perkebunan, Ekti turut menyoroti pembenahan sektor pertambangan di Kubar. Ia menilai penataan administrasi perusahaan, termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), mulai menunjukkan perkembangan.

Menurutnya, pembenahan tersebut bukan bertujuan membatasi aktivitas perusahaan, melainkan memastikan seluruh kewajiban pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satu aspek yang masih perlu diperhatikan adalah pemenuhan jaminan reklamasi untuk pemulihan lingkungan pascatambang.

“Sekarang penataannya sudah mulai lebih baik, termasuk terkait RKAB. Ini bukan untuk mempersulit perusahaan, tetapi memastikan hal-hal yang sebelumnya belum tertata bisa diperbaiki, terutama mengenai jaminan reklamasi,” jelasnya.

Terkait investasi, Ekti menyadari pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menentukan masuk atau tidaknya perusahaan ke suatu wilayah karena kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat.

Meski demikian, ia berharap setiap investasi yang beroperasi di Kubar mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Investasi tentu tidak bisa kita halangi karena perizinannya berada di pemerintah pusat. Daerah mengikuti proses yang berjalan. Selama tujuannya baik dan memberikan manfaat, tentu kita mendukung,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)

Penulis Ayii

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts