Suarapublik.co, SAMARINDA – Sejumlah proyek pembangunan fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang tidak rampung sesuai kontrak menjadi persoalan serius bagi pemerintah daerah. Pemutusan kontrak penyedia jasa belum menyelesaikan persoalan, sebab bangunan yang ditinggalkan masih membutuhkan anggaran dan penanganan lanjutan sebelum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendidikan. Evaluasi tidak hanya menyasar penyedia jasa yang gagal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga harus mencakup proses seleksi kontraktor agar kejadian serupa tidak terulang.
Persoalan tersebut mencakup delapan proyek pendidikan yang sebelumnya menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kaltim. Berdasarkan hasil pembahasan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim pada 27 Juli 2026, sejumlah pekerjaan mengalami kendala, mulai dari pemutusan kontrak hingga persoalan status lahan.
Salah satu proyek yang mengalami hambatan ialah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Long Ikis, Kabupaten Paser. Pekerjaan tersebut dilaporkan baru mencapai sekitar 20 hingga 25 persen sebelum akhirnya terhenti. Selain itu, persoalan juga ditemukan pada pembangunan ruang kelas, laboratorium, ruang praktik siswa, serta fasilitas pendidikan lainnya.
Sarkowi menegaskan, rekam jejak perusahaan harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan penyedia jasa. Kontraktor yang terbukti memiliki kinerja buruk perlu diberikan sanksi tegas agar tidak kembali mendapatkan proyek pemerintah.
“Penyedia yang memiliki rekam jejak tidak baik sebaiknya masuk daftar hitam. Jangan sampai perusahaan yang pernah bermasalah kembali diberi kesempatan mengerjakan proyek serupa,” ujarnya pada Minggu (15/11/2026).
Di tengah persoalan tersebut, kepastian penyelesaian bangunan yang terbengkalai juga menjadi perhatian. Pemerintah harus memiliki perhitungan yang matang terkait kebutuhan anggaran, mekanisme pengadaan penyedia pengganti, serta target penyelesaian setiap pekerjaan.
Sebab, bangunan sekolah yang hanya selesai sebagian belum mampu menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat. Bahkan, sejumlah proyek harus menunggu ketersediaan anggaran untuk dapat dilanjutkan. Dalam perencanaan sebelumnya, lima sekolah ditargetkan baru bisa dituntaskan pada 2028.
Ketidakjelasan kelanjutan pembangunan SMAN 3 Long Ikis juga sempat menjadi perhatian Koalisi Peduli Publik Kaltim. Pada 28 September 2026, kelompok tersebut meminta Disdikbud Kaltim memberikan keterbukaan informasi mengenai proses pengadaan kontraktor pengganti, sisa pekerjaan, hingga kepastian waktu penyelesaian proyek.
Selain persoalan konstruksi, Sarkowi mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kebutuhan fasilitas penunjang ketika merencanakan pembangunan sekolah. Menurutnya, kelengkapan sarana belajar harus disiapkan sejak awal sehingga bangunan yang telah selesai dapat langsung digunakan.
Salah satu kebutuhan yang perlu diperhitungkan ialah mebelair atau perlengkapan ruang kelas. Tanpa meja, kursi, dan fasilitas pendukung lainnya, gedung sekolah yang sudah rampung tetap berisiko belum dapat difungsikan secara maksimal.
“Kalau bangunannya sudah selesai, seharusnya kebutuhan mebelair juga sudah dipikirkan. Jangan sampai gedungnya tersedia, tetapi belum bisa digunakan karena perlengkapannya tidak ada,” katanya.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur pendidikan harus menggunakan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga perlu memastikan seluruh fasilitas pendukung tersediah sesuai kebutuhan sekolah.
“Pembangunan ini harus menjadi satu kesatuan. Jangan hanya gedung yang dibangun, sementara fasilitas lainnya tidak diperhatikan, termasuk mebelair dan perlengkapan yang dibutuhkan siswa,” tutup Sarkowi.(ADV/DPRDKALTIM)
Penulis Ayii






