Advetorial

Pemerataan Pendidikan di Wilayah Pelosok Kaltim Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Teks Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras.

Suarapublik.co, SAMARINDA – Ketersediaan fasilitas sekolah dan tenaga pengajar masih menjadi persoalan dalam upaya pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim). Kondisi ini terutama dirasakan masyarakat di wilayah yang memiliki akses geografis cukup jauh dari pusat pemerintahan, seperti sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengungkapkan kebutuhan sektor pendidikan di daerah pemilihannya yang mencakup Kota Bontang, Kutim, dan Kabupaten Berau masih belum sepenuhnya terpenuhi. Persoalan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur pendidikan hingga belum meratanya distribusi tenaga pendidik.

Menurutnya, beberapa wilayah seperti Sandaran dan Sangkulirang di Kutim masih membutuhkan peningkatan sarana pendidikan. Begitu pula Kecamatan Busang dan sejumlah kawasan lainnya yang memerlukan perhatian lebih karena letaknya relatif jauh dari pusat kabupaten.

“Kalau dikatakan terpenuhi sampai pada saat ini secara keseluruhan belum terpenuhi, baik infrastrukturnya, kemudian juga tenaga pengajarnya,” kata Agus Aras, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang membuat pemerataan layanan pendidikan belum berjalan optimal. Jarak antarkecamatan serta keterbatasan akses menuju wilayah tertentu membutuhkan perencanaan tersendiri dalam penyediaan fasilitas sekolah maupun penempatan tenaga pengajar.

Agus menegaskan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan sekolah luar biasa (SLB) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Untuk itu, Komisi IV DPRD Kaltim berupaya memperjuangkan dukungan anggaran agar kebutuhan pendidikan di daerah dapat ditangani secara bertahap. Alokasi tersebut diharapkan mampu menunjang pembangunan fasilitas baru maupun peningkatan sarana sekolah yang sudah tersedia.

“SesuaI dengan fungsi kami, tentu akan semaksimal mungkin berjuang untuk bagaimana supaya mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, sehingga yang dibutuhkan itu benar-benar bisa terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di wilayah sana,” ujarnya.

Di sisi lain, Agus mengapresiasi keterlibatan pemerintah kabupaten dalam mendukung pengembangan fasilitas pendidikan, terutama melalui penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru.

Di Kabupaten Kutim, pemerintah daerah telah memberikan hibah lahan untuk mendukung pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Dukungan serupa juga diberikan Pemerintah Kabupaten Berau untuk pembangunan SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17.

Menurut Agus, ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam merealisasikan pembangunan sekolah. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi diperlukan mengingat pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendidikan, khususnya untuk jenjang sekolah menengah atas.

Namun, ia mengingatkan bahwa penambahan bangunan sekolah harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Tanpa ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang memadai, fasilitas pendidikan yang telah dibangun belum tentu dapat berfungsi secara maksimal.

Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mengawal berbagai kebutuhan pendidikan di wilayah Bontang, Kutim, dan Berau. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan daerah.

“Kita akan mengawal dengan sungguh-sungguh dan selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)

Penulis Ayii

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts