Advetorial

DPRD Kaltim Targetkan Finalisasi Sejumlah Ranperda pada 18 November

Teks Foto: Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.

Suarapublik.co, SAMARINDA – Tenggat pelaporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada akhir November 2026 mendorong DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat penyelesaian sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda). Pembahasan berbagai produk legislasi tersebut kini memasuki tahap akhir dengan target penyampaian laporan dalam rapat paripurna pada 18 November mendatang.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengatakan percepatan dilakukan melalui pembahasan intensif selama hampir satu pekan. Sejumlah komisi dan panitia khusus (pansus) dilibatkan untuk menuntaskan materi ranperda yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Dalam proses tersebut, Komisi II membahas dua ranperda, sedangkan Komisi I bersama pansus menangani beberapa agenda legislasi lainnya. Khusus untuk empat ranperda yang dibahas melalui pansus, sebagian besar materi disebut telah mendekati tahap penyelesaian.

“Jadi tadi ini hampir satu minggu maraton menyelesaikan. Komisi II ada dua perda yang dibahas, Komisi I dan yang pansus itu ada empat. Ini semua insya Allah akan difinalkan besok,” ujar Baharuddin, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, hasil pembahasan di tingkat komisi dan pansus akan dirangkum dalam laporan akhir untuk disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kaltim, 18 November 2026. Tahapan tersebut menjadi salah satu proses penting sebelum ranperda dibawa ke tingkat pemerintah pusat.

Selanjutnya, dokumen ranperda akan dikonsultasikan kepada Kemendagri untuk menjalani proses fasilitasi dan finalisasi. Karena itu, DPRD Kaltim berupaya memastikan seluruh pembahasan di tingkat daerah dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Baharuddin menyebut 30 November 2026 menjadi batas akhir pelaporan dokumen melalui sistem elektronik e-Perda. Apabila tidak disampaikan hingga tenggat tersebut, proses lanjutan untuk penyelesaian produk hukum daerah dikhawatirkan terkendala.

“Iya, tanggal 18 ini kan laporan akhir, tanggal 30 itu adalah masa terakhir untuk kerja, untuk melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri karena harus masuk lewat e-katalog, e-perda. Kalau tidak dilaporkan, perda itu tidak selesai, tidak diterima lagi untuk finalisasi, untuk konsultasi,” jelasnya.

Ia berharap seluruh ranperda yang sedang dibahas dapat memenuhi tahapan penyelesaian di DPRD sebelum batas pelaporan. Dengan demikian, proses konsultasi dan finalisasi di Kemendagri memiliki waktu yang cukup untuk ditindaklanjuti.

Meski sebagian besar materi telah mendekati penyelesaian, Baharuddin menegaskan hasil akhirnya masih menunggu rampungnya pembahasan serta penyampaian laporan resmi dalam rapat paripurna.

“Yang terbahas yang di empat pansus itu hampir selesai, nanti di laporan akhir di paripurna,” tutup Baharuddin. (Adv/dprdkaltim)

Penulis Ayii

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts