Advetorial

APBD Kaltim 2027 Diperkirakan Turun Jadi Rp12 Triliun, Agusriansyah Minta Belanja Wajib Diutamakan

Suarapublik.co, Samarinda – Penurunan kapasitas keuangan daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam menyusun APBD 2027. Dengan proyeksi anggaran yang hanya tersisa sekitar Rp12 triliun, pemerintah diminta lebih selektif dalam menentukan program agar kebutuhan dasar masyarakat dan belanja wajib tetap terpenuhi.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan agar penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan kebutuhan belanja wajib atau mandatory spending sebelum mengalokasikan dana untuk program lainnya.

Sejumlah sektor yang harus menjadi prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pembayaran gaji pegawai. Pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai tidak boleh dikorbankan meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah.

“Prioritas pertama adalah memastikan mandatory spending terpenuhi. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga gaji pegawai harus dihitung dan dipastikan alokasinya sebelum menentukan program lain,” ujar Agusriansyah, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai keterbatasan fiskal harus diikuti dengan evaluasi terhadap seluruh rencana belanja. Pemerintah perlu mengukur kemampuan keuangan secara realistis agar program yang telah direncanakan tidak justru membebani APBD dan mengurangi alokasi untuk kebutuhan utama.

Selain persoalan anggaran, Agusriansyah juga menyoroti pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilai belum berjalan selaras. Menurutnya, ketidaksesuaian antara kewenangan pelaksanaan program dan tanggung jawab pembiayaan berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia mencontohkan sektor pendidikan yang pembagian kewenangannya berada pada tingkatan pemerintahan berbeda. Pemerintah provinsi menangani pendidikan menengah, sedangkan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.

Namun, sejumlah program pemerintah pusat dinilai turut masuk ke sektor yang menjadi kewenangan daerah. Di antaranya pembangunan Sekolah Garuda Transformasi pada jenjang pendidikan yang menjadi tanggung jawab provinsi serta Sekolah Rakyat yang berkaitan dengan pendidikan dasar.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi agar pembagian tugas antara pusat dan daerah berjalan seimbang, termasuk dalam hal penyediaan anggaran. Ia juga mengaitkannya dengan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik.

“Bukan hanya anggarannya yang dikurangi, tetapi kewenangannya juga terlihat mulai diambil alih. Ini menjadi persoalan karena pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya berjalan seiring dengan tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.

Agusriansyah turut mengingatkan pentingnya penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) secara terukur. Dokumen tersebut harus menjadi dasar untuk melihat kemampuan keuangan daerah sekaligus menentukan kegiatan yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan.

Terkait program unggulan pemerintah, termasuk Gratispol, ia menyatakan program tersebut tetap dapat dilanjutkan selama tidak mengurangi pemenuhan belanja wajib. Namun, apabila kondisi fiskal semakin terbatas, pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap program yang memungkinkan untuk dievaluasi.

Menurutnya, keputusan tersebut perlu diambil secara cermat agar keberlanjutan program pemerintah tidak mengorbankan kesejahteraan pegawai maupun pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Selama mandatoryh spending tidak terganggu, program seperti Gratispol tentu bisa berjalan. Tetapi kalau anggarannya semakin tertekan, pemerintah harus berani menentukan prioritas dan mengevaluasi pos belanja yang perlu disesuaikan,” pungkas Agusriansyah. (Adv/dprdkaltim)

Penulis Ayii

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts