Advetorial

Agusriansyah Usulkan BLUD Rumah Sakit Biayai Gaji dan TPP Pegawai Secara Mandiri

Suarapublik.co, SAMARINDA – Ketergantungan pembiayaan rumah sakit terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi di tengah keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mendorong rumah sakit milik pemerintah daerah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) meningkatkan kemandirian pengelolaan keuangan. Salah satu yang diusulkan adalah kemampuan membiayai kebutuhan gaji pegawai hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP) melalui pendapatan rumah sakit.

Ia menilai, optimalisasi pendapatan dan pengelolaan keuangan BLUD dapat mengurangi penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan rutin rumah sakit.

“Ke depan, kami berharap rumah sakit yang berstatus BLUD bisa memenuhi kebutuhan gaji karyawan sekaligus pembayaran TPP secara mandiri. Dengan demikian, ketergantungan pembiayaan terhadap APBD dapat dikurangi,” kata Agusriansyah, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, pengelolaan keuangan BLUD perlu diperkuat agar rumah sakit memiliki keleluasaan dalam mengatur pendapatan serta membiayai kebutuhan operasional. Dengan pola tersebut, anggaran daerah dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan maupun pelayanan publik lainnya.

Agusriansyah menyebutkan, potensi pendapatan rumah sakit milik Pemprov Kaltim cukup besar. Dinas Kesehatan Kaltim memproyeksikan pendapatan BLUD dari lima rumah sakit provinsi mencapai sekitar Rp1,495 triliun pada 2027.

Jumlah tersebut menjadi bagian dari proyeksi anggaran sektor kesehatan sebesar Rp2,383 triliun. Pendapatan BLUD diperkirakan mampu menopang sekitar 60 hingga 70 persen kebutuhan operasional rumah sakit.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa besarnya pendapatan tidak serta-merta membuat seluruh dana dapat dialokasikan untuk pembayaran gaji dan TPP. Rumah sakit tetap memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan pelayanan, mulai dari pengadaan obat, alat kesehatan, pemeliharaan fasilitas hingga penanganan pasien.

Karena itu, Agusriansyah menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang matang agar target kemandirian BLUD tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan.

“Prinsipnya, BLUD harus mampu mengelola keuangannya secara optimal dan bertanggung jawab. Kemandirian tersebut diharapkan bisa mengurangi beban APBD, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” pungkasnya.(adv/DPRD Kaltim)

Penulis: Ayii

 

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts