Teks Foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz. (Foto: Publiknews.co)
Suarapublik.co, SAMARINDA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tingkat pengecer saat pasokan terbatas menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Para pedagang dan pengetap diingatkan agar tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai kesempatan meraup keuntungan berlebihan yang justru merugikan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, memahami keberadaan penjual BBM eceran masih dibutuhkan, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ia mencontohkan sejumlah kawasan pelosok di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Berau. Di daerah tersebut, pedagang eceran memiliki peran membantu masyarakat memperoleh bahan bakar tanpa harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai SPBU.
“Memang ada kondisi yang berbeda. Di daerah pelosok seperti Kubar dan Berau, keberadaan pedagang eceran cukup membantu karena jarak SPBU jauh dan tidak mudah dijangkau masyarakat,” ujar Abdul Giaz, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, ia menilai praktik penjualan BBM eceran di kawasan perkotaan perlu disikapi berbeda. Samarinda dan Balikpapan, misalnya, memiliki akses SPBU yang relatif lebih mudah sehingga masyarakat masih mempunyai pilihan untuk mendapatkan BBM melalui jalur resmi.
Abdul Giaz menyoroti adanya pedagang yang menjual BBM non-subsidi dengan harga mencapai Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per liter. Menurutnya, harga tersebut dapat menambah beban masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor.
Salah satu kelompok yang terdampak adalah pengemudi ojek online (ojol). Pengeluaran untuk bahan bakar menjadi bagian dari biaya operasional harian yang berpengaruh terhadap pendapatan mereka.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang kesulitan mendapatkan BBM justru semakin terbebani karena harga yang terlalu tinggi. Selisih harga Rp16 ribu sampai Rp17 ribu per liter itu cukup memberatkan warga,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pedagang eceran dan pengetap di Samarinda, Balikpapan, serta wilayah perkotaan lainnya tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menentukan harga jual. Menurutnya, keuntungan usaha seharusnya tidak diperoleh dengan memanfaatkan situasi ketika warga kesulitan mendapatkan bahan bakar.
“Untuk daerah yang memiliki banyak SPBU, saya berharap pedagang eceran memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan BBM dengan harga yang lebih wajar. Jangan sampai hak masyarakat justru terhambat,” ujarnya.
Abdul Giaz berharap para pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas perdagangan secara bijak dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Keberadaan penjual BBM eceran semestinya menjadi solusi bagi warga yang memiliki keterbatasan akses, bukan menambah persoalan melalui penetapan harga yang tidak wajar. (adv/DPRD Kaltim)
Penulis: Ayii










