Opini
SENGKETA ALOKASI PAJAK DAERAH: MENGUJI KEPASTIAN HUKUM DALAM HUBUNGAN KEUANGAN PEMPROV KALTIM DAN PEMKOT SAMARINDA
Oleh: Dr. Fatimah Asyari, S.H., M.Hum.
Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Polemik penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda menarik untuk dicermati dari perspektif hukum. Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut perbedaan perhitungan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, dan batas kewenangan dalam hubungan keuangan antarpemerintahan daerah.
Pemberitaan pada 12 November 2026 menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda mengajukan keberatan terhadap potensi pengurangan penerimaan sekitar Rp209 miliar atau lebih dari 26 persen. Keberatan tersebut antara lain menyangkut penerapan norma hukum, metodologi perhitungan, dan dampak fiskal terhadap APBD Perubahan 2026 yang telah ditetapkan.
Dari sudut pandang advokat, persoalan demikian perlu ditempatkan secara proporsional. Perbedaan perhitungan penerimaan daerah tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Namun, setiap kebijakan penyesuaian keuangan daerah harus memiliki landasan hukum, prosedur yang benar, serta perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hubungan Keuangan Daerah Harus Tunduk pada Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah memberikan kerangka hukum mengenai kewenangan pemungutan pajak, opsen, dan pembagian hasil penerimaan pajak provinsi kepada kabupaten/kota.
Pasal 83 UU HKPD menetapkan tarif opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), masing-masing sebesar 66 persen dari pokok pajak terutang.
Sementara itu, Pasal 85 mengatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 70 persen, Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar 50 persen, dengan ketentuan khusus 80 persen bagi sumber air yang hanya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, serta Pajak Rokok sebesar 70 persen kepada kabupaten/kota.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian penerimaan pajak bukan semata-mata kebijakan berdasarkan kebijaksanaan pejabat, melainkan pelaksanaan kewajiban yang telah ditentukan undang-undang.
Namun, perlu dipahami bahwa persentase pembagian pajak tidak selalu menjamin besaran nominal penerimaan yang sama dari waktu ke waktu. Perubahan realisasi penerimaan dapat memengaruhi jumlah yang diterima daerah.
Oleh karena itu, yang harus dijaga adalah konsistensi penerapan norma hukum dan ketepatan perhitungannya.
Membedakan Hak Fiskal dan Proyeksi Pendapatan
Salah satu persoalan penting dalam hukum keuangan daerah adalah membedakan antara proyeksi penerimaan, alokasi yang ditetapkan, realisasi pendapatan, dan hak keuangan yang telah definitif.
Keempatnya memiliki konsekuensi hukum berbeda.
Proyeksi pendapatan merupakan dasar perencanaan anggaran yang masih dapat mengalami perubahan. Sementara itu, penerimaan yang telah menjadi hak daerah berdasarkan ketentuan hukum harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, penyesuaian penerimaan daerah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya angka pengurangan.
Perlu dibedakan apakah perubahan terjadi karena realisasi penerimaan pajak yang menurun, pembaruan data, penyesuaian formula distribusi, atau perubahan keputusan administratif.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan opsen dan bagi hasil pajak.
Dengan demikian, penerapan UU HKPD harus dibaca secara sistematis bersama peraturan pelaksana dan peraturan daerah yang berlaku.
Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan APBD
Polemik ini menjadi semakin penting karena penyesuaian alokasi diberitakan muncul ketika APBD Perubahan Kota Samarinda telah ditetapkan.
Dari perspektif hukum administrasi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian perencanaan dan keberlanjutan pembiayaan pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Asas tersebut menghendaki agar setiap kebijakan pemerintahan memiliki dasar kewenangan, disusun berdasarkan informasi yang memadai, dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan akibatnya.
Namun, asas kepastian hukum tidak berarti proyeksi penerimaan yang telah dicantumkan dalam APBD tidak dapat berubah.
Kepastian hukum justru menuntut agar setiap perubahan dilakukan melalui mekanisme yang sah, disertai alasan yang jelas dan komunikasi yang memadai.
Pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa penyesuaian penerimaan dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan hukum dan data yang relevan. Pemerintah kota juga berkewajiban melakukan penyesuaian perencanaan secara hati-hati agar pelayanan publik tidak terganggu.
Mengutamakan Penyelesaian Administratif
Dalam praktik advokasi, penyelesaian persoalan hukum tidak selalu harus dimulai dengan gugatan ke pengadilan.
Terlebih apabila perbedaan terjadi antara dua pemerintahan yang memiliki tanggung jawab pelayanan publik yang saling berkaitan.
Langkah yang dapat ditempuh adalah rekonsiliasi data secara menyeluruh, dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan hukum.
Rekonsiliasi tersebut perlu memisahkan perhitungan opsen PKB dan BBNKB dari bagi hasil PBBKB, PAP, serta Pajak Rokok.
Setiap komponen harus diuji berdasarkan ketentuan yang berlaku, periode penerimaan, data realisasi, dan formula pembagian.
Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum, fasilitasi Kementerian Dalam Negeri dapat dipertimbangkan sesuai kewenangannya.
Pendekatan ini bukan berarti mengesampingkan hak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan. Jalur hukum tetap tersedia sepanjang memenuhi persyaratan kewenangan mengadili dan hukum acara yang berlaku.
Namun, penyelesaian administratif yang transparan dapat menjadi langkah awal yang lebih efektif untuk mencegah persoalan berkembang menjadi sengketa berkepanjangan.
Perlunya Standar Transparansi Fiskal
Polemik ini sekaligus memperlihatkan pentingnya membangun standar transparansi dalam hubungan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Pemerintah provinsi sebaiknya menyediakan informasi berkala mengenai realisasi penerimaan pajak, dasar distribusi, dan penyaluran kepada masing-masing daerah.
Sebaliknya, pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat ketelitian dalam penyusunan proyeksi pendapatan serta melakukan rekonsiliasi secara rutin.
Kedua pemerintah juga dapat menyepakati mekanisme pemberitahuan dini apabila terdapat perubahan signifikan terhadap perkiraan penerimaan.
Dengan cara tersebut, perbedaan perhitungan dapat diselesaikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap pelaksanaan APBD.
DPRD pada masing-masing tingkat pemerintahan dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menempatkan Hukum sebagai Titik Temu
Dari perspektif advokat, penyelesaian polemik alokasi pajak seharusnya tidak diarahkan pada upaya memenangkan salah satu pemerintahan.
Yang perlu diperjuangkan adalah tegaknya kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan, dan perlindungan kepentingan publik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda sama-sama merupakan penyelenggara pemerintahan yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, perbedaan penafsiran maupun perhitungan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hukum tidak boleh hanya menjadi argumentasi untuk mempertahankan angka, tetapi harus menjadi pedoman bersama dalam memastikan setiap hak dan kewajiban keuangan daerah dilaksanakan secara benar.
Pada akhirnya, masyarakat tidak berkepentingan pada siapa yang memenangkan perdebatan alokasi pajak. Masyarakat berkepentingan agar penerimaan daerah dikelola sesuai hukum dan pelayanan publik tetap berjalan.
Sebab, kepastian hukum dalam hubungan keuangan daerah bukan hanya melindungi kewenangan pemerintah, melainkan juga melindungi hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari setiap rupiah uang publik.(Redaksi).










