Opini
Oleh: Dr. Isnawati, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Samarinda. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2027 kembali menghadirkan persoalan mendasar mengenai pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah dan DPRD dihadapkan pada berbagai pilihan kebijakan pembangunan. Namun, dari perspektif hukum tata negara, terdapat satu prinsip yang harus dipahami bersama: tidak semua alokasi anggaran merupakan pilihan politik yang dapat dinegosiasikan.
Sebagian alokasi anggaran merupakan kewajiban yang secara langsung diperintahkan oleh konstitusi.
Anggaran pendidikan adalah salah satunya.
Pendidikan sebagai Hak Konstitusional
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Selanjutnya, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Ketentuan ini memiliki kedudukan istimewa karena konstitusi secara tegas menentukan batas minimum anggaran bagi sektor pendidikan.
Artinya, pemenuhan anggaran pendidikan bukan semata-mata persoalan kebijakan gubernur atau hasil kesepakatan politik antara pemerintah daerah dan DPRD.
Anggaran pendidikan 20 persen merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara pemerintahan.
Dalam negara hukum, kewenangan penganggaran tidak dapat dijalankan dengan mengabaikan norma konstitusi.
Pemerintah dan DPRD memang memiliki kewenangan menyusun serta menyepakati APBD. Namun, kewenangan tersebut harus digunakan dalam batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Konstitusi Membatasi Diskresi Anggaran
Dalam teori hukum tata negara, konstitusi bukan sekadar dokumen politik, melainkan hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber legitimasi sekaligus pembatas kekuasaan negara.
Prinsip supremasi konstitusi menghendaki agar seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk kebijakan anggaran, tunduk pada ketentuan UUD 1945.
Karena itu, keterbatasan fiskal tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan batas minimum anggaran pendidikan.
Penurunan pendapatan daerah memang dapat memaksa pemerintah meninjau kembali berbagai program pembangunan. Namun, penyesuaian tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga kewajiban konstitusional.
Pemerintah daerah memiliki ruang untuk menentukan prioritas program pendidikan, metode pembiayaan, dan strategi peningkatan mutu layanan.
Akan tetapi, ruang kebijakan tersebut tidak dapat digunakan untuk meniadakan batas minimum yang telah ditetapkan konstitusi.
Di sinilah perbedaan antara kebijakan anggaran yang bersifat diskresioner dan kewajiban anggaran yang bersifat konstitusional.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Makna Anggaran Pendidikan
Pengaturan anggaran pendidikan juga telah memperoleh penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007.
Putusan tersebut mengubah pemahaman terhadap Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya mengenai pengecualian gaji pendidik dari penghitungan anggaran pendidikan.
Dengan putusan tersebut, gaji pendidik dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 memberikan kerangka teknis pemenuhan belanja wajib pendidikan dalam APBD.
Pasal 3 PMK Nomor 24 Tahun 2024 menegaskan bahwa belanja pendidikan paling rendah 20 persen dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD maupun perubahan APBD.
Namun, penghitungan tersebut harus didasarkan pada komponen belanja yang benar-benar memenuhi ketentuan fungsi pendidikan.
Karena itu, pemenuhan angka 20 persen tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif untuk menghasilkan persentase tertentu.
Kepatuhan terhadap konstitusi harus dibuktikan melalui penganggaran yang sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
APBD Kaltim 2027 dan Tanggung Jawab Konstitusional
Dalam perkembangan pembahasan APBD Kalimantan Timur 2027, muncul perbedaan informasi mengenai besaran alokasi pendidikan.
Pada Agustus 2026, alokasi pendidikan pernah diberitakan mencapai sekitar 27 persen dari proyeksi APBD. Namun, dalam pembahasan awal November 2026, sejumlah anggota DPRD kembali menyoroti alokasi pendidikan yang disebut belum mencapai 20 persen.
Perbedaan informasi tersebut perlu dijelaskan melalui dokumen penganggaran terbaru dan perhitungan yang menggunakan ketentuan hukum yang sama.
Penting untuk tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran konstitusi ketika proses penyusunan APBD masih berlangsung.
Namun, pemerintah daerah dan DPRD berkewajiban memastikan bahwa APBD yang akhirnya ditetapkan telah memenuhi batas minimum yang diperintahkan UUD 1945.
Kewajiban tersebut tidak hanya melekat pada pemerintah provinsi, tetapi juga pada DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan.
Dengan demikian, pemenuhan anggaran pendidikan merupakan tanggung jawab konstitusional bersama.
Dua Puluh Persen Bukan Tujuan Akhir
Dari perspektif negara kesejahteraan (welfare state), pemenuhan hak atas pendidikan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran.
Negara berkewajiban memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan.
Di Kalimantan Timur, perhatian terhadap pendidikan harus mencakup kebutuhan sekolah di wilayah perkotaan maupun pedalaman, ketersediaan guru, kelayakan sarana dan prasarana, serta kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang menghadapi hambatan ekonomi dan geografis.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Karena itu, penganggaran pendidikan harus memperhatikan pembagian kewenangan tersebut agar program yang direncanakan memiliki dasar hukum dan sasaran yang tepat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memastikan bahwa pemenuhan anggaran pendidikan juga berdampak nyata pada peningkatan layanan SMA, SMK, dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangannya.
Besarnya alokasi tidak boleh menutupi persoalan kualitas belanja.
Anggaran yang memenuhi persentase konstitusional tetapi tidak menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan tujuan konstitusi.
Memperkuat Pengawasan Konstitusional
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD perlu menjadikan pembahasan APBD 2027 sebagai momentum memperkuat kepatuhan terhadap konstitusi.
Pertama, memastikan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen berdasarkan metode penghitungan yang sah.
Kedua, membuka informasi mengenai komponen belanja pendidikan agar masyarakat dapat memahami penggunaan anggaran tersebut.
Ketiga, memprioritaskan program yang memiliki manfaat langsung bagi peningkatan akses dan mutu pendidikan.
Keempat, memperkuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran agar kewajiban konstitusional tidak berhenti pada tahap penetapan APBD.
Kelima, memastikan setiap perubahan APBD tetap memperhatikan ketentuan belanja wajib pendidikan.
Pengawasan DPRD dalam hal ini bukan sekadar fungsi politik, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai hukum.
Menempatkan Pendidikan sebagai Prioritas Negara
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan masa depan pembangunan daerah.
Karena itu, konstitusi menempatkannya sebagai kewajiban yang harus diprioritaskan.
Pemerintah daerah dan DPRD tentu menghadapi tantangan dalam membagi sumber daya yang terbatas untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, setiap keputusan anggaran harus tetap berada dalam koridor konstitusi.
Perbedaan pandangan dalam pembahasan APBD merupakan bagian yang wajar dari proses demokrasi. Akan tetapi, kesepakatan politik tidak dapat mengesampingkan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum dasar negara.
Dua puluh persen anggaran pendidikan bukan angka kemurahan hati pemerintah kepada masyarakat, melainkan batas minimum tanggung jawab negara yang diperintahkan konstitusi.
Kalimantan Timur membutuhkan kebijakan pendidikan yang bukan hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Pada akhirnya, kualitas penyelenggaraan negara tidak hanya dinilai dari keberhasilan menyusun dan mengesahkan APBD, melainkan dari kesungguhannya menjalankan amanat konstitusi.
Sebab, konstitusi tidak cukup dihormati melalui pernyataan dan komitmen politik. Konstitusi harus diwujudkan dalam keputusan anggaran yang nyata, terukur, dan berpihak pada pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara (Redaksi).










