DaerahKalimantan TimurOpini

Banjir : Ketika Hujan disalahkan

Opini :
BANJIR KALTIM: KETIKA HUJAN DISALAHKAN, TATA KELOLA DILUPAKAN

Oleh: Dr. Fatimah Asyari, S.H., M.Hum.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | Advokat

Banjir di Kalimantan Timur tidak boleh terus-menerus dipandang sebagai persoalan curah hujan. Hujan memang fenomena alam, tetapi besarnya dampak banjir juga ditentukan oleh bagaimana pemerintah mengelola ruang, mengendalikan pembangunan, dan melindungi kawasan resapan air.

Ketika permukiman terendam, aktivitas ekonomi terganggu, dan masyarakat menanggung kerugian, pertanyaan hukumnya bukan sekadar mengapa hujan begitu deras, melainkan apakah pemerintah telah menjalankan kewajibannya untuk mencegah dan mengurangi risiko banjir?

Pada November 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Pemetaan BPBD menunjukkan seluruh sepuluh kabupaten/kota di Kaltim memiliki potensi banjir kategori tinggi.

Artinya, ancaman tersebut telah diketahui. Pemerintah tidak dapat hanya menunggu bencana datang, kemudian menjadikan bantuan darurat sebagai ukuran keberhasilan penanganannya.

Banjir dan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat serta mengurangi risiko bencana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah, juga mewajibkan penyelenggaraan penataan ruang yang memperhatikan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, pengendalian banjir bukan sekadar urusan teknis drainase, tetapi merupakan bagian dari kewajiban hukum pemerintah.

Pemerintah harus memastikan kawasan resapan terlindungi, pemanfaatan lahan terkendali, sungai berfungsi, dan pembangunan tidak memperbesar risiko banjir.

Jika perubahan tata guna lahan, pelanggaran tata ruang, atau lemahnya pengawasan terbukti memperparah banjir, maka persoalannya tidak lagi berhenti pada bencana alam. Ada tanggung jawab hukum yang harus diperiksa.

Namun, pertanggungjawaban tersebut tetap harus didasarkan pada bukti pelanggaran, kerugian, dan hubungan sebab akibat, bukan sekadar asumsi.

Jangan Jadikan Banjir sebagai Rutinitas Tahunan

Sudah saatnya pemerintah daerah mengubah pendekatan dari penanganan banjir menjadi pencegahan banjir.

Audit tata ruang, evaluasi perizinan, pemulihan daerah resapan, pengawasan aktivitas usaha, dan keterbukaan penggunaan anggaran pengendalian banjir harus menjadi agenda nyata, bukan sekadar janji setelah bencana.

Masyarakat tidak cukup hanya diberi bantuan ketika rumahnya terendam. Mereka berhak memperoleh perlindungan sebelum banjir terjadi.

Hujan adalah peristiwa alam. Tetapi membiarkan risiko banjir yang telah diketahui tanpa langkah pencegahan yang memadai dapat menjadi persoalan tanggung jawab hukum.

Pemerintah tidak bisa menghentikan hujan. Namun, pemerintah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengendalikan pembangunan serta mengurangi risiko banjir.

Jangan sampai banjir terus disebut bencana alam, sementara persoalan tata kelola yang memperparah dampaknya dibiarkan tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban.(Red).

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts