Teks Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra.
Suarapublik co, SAMARINDA – Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2027 menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan arah belanja. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengutamakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan memiliki hasil terukur.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai penurunan kapasitas fiskal harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan program kerja. Menurutnya, setiap anggaran yang digunakan perlu memberikan manfaat yang jelas, bukan sekadar mengejar realisasi belanja.
Terlebih, APBD Kaltim pada 2027 diperkirakan hanya berada di kisaran Rp12,1 triliun. Angka tersebut menunjukkan penurunan cukup besar dibandingkan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, APBD Kaltim pada 2025 tercatat sekitar Rp21 triliun, kemudian menyusut menjadi Rp15,15 triliun pada 2026. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat turut mempersempit ruang fiskal daerah.
“Setiap program dan rupiah yang dialokasikan harus memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Dengan proyeksi APBD 2027 yang hanya sekitar Rp12,1 triliun, pemerintah harus semakin cermat menentukan penggunaan anggaran,” ujar Andi, Kamis (19/11/2026).
Ia meminta setiap OPD melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Program yang tidak mendesak atau dinilai kurang memberikan dampak langsung perlu dipertimbangkan kembali agar ketersediaan anggaran dapat difokuskan pada kebutuhan yang lebih penting.
Andi menegaskan, efisiensi tidak boleh membuat pemerintah mengesampingkan sektor pelayanan dasar. Pendidikan dan kesehatan harus tetap mendapatkan perhatian dalam kebijakan anggaran, begitu pula pembangunan infrastruktur yang mendukung kepentingan masyarakat.
Menurutnya, penyesuaian belanja harus didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, pengurangan kegiatan tidak dilakukan secara sembarangan hingga berpotensi mengganggu pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Program yang disusun harus benar-benar nyata dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai anggaran hanya terserap, tetapi hasilnya tidak memberikan dampak yang jelas,” tegasnya.
Andi berharap seluruh perangkat daerah mampu menyusun program secara lebih selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Prioritas yang tepat dinilai menjadi kunci agar keterbatasan APBD tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat keberlanjutan pembangunan di Kaltim. (adv/DPRD Kaltim)
Penulis: Ayii










