Teks Foto: Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud.
Suarapublik.co, SAMARINDA – Rencana pemindahan Badak Pari dari habitat aslinya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mendapat perhatian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud. Ia meminta pemerintah memastikan kawasan tempat hidup satwa langka tersebut tetap terlindungi dan tidak dikorbankan untuk kepentingan pertambangan.
Hasanuddin menilai, keberadaan habitat satwa dilindungi harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan hutan. Terlebih, wilayah konservasi dan hutan lindung memiliki aturan tersendiri yang membatasi aktivitas manusia, termasuk kegiatan pertambangan.
Menurutnya, kelestarian hutan tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga keberlangsungan hidup satwa yang berada di dalamnya. Karena itu, setiap rencana yang berpotensi mengganggu habitat Badak Pari perlu dikaji secara menyeluruh.
“Tidak bisa begitu saja kawasan yang menjadi tempat hidup satwa dilindungi dialihkan untuk kepentingan lain. Ada pembagian kawasan hutan lindung, konservasi, hingga hutan rakyat yang harus dijaga. Apalagi satwa yang ada di dalamnya juga berstatus dilindungi,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Ketua DPRD Kaltim yang akrab disapa Hamas itu mengaku belum mendapatkan penjelasan secara terperinci mengenai alasan pemindahan Badak Pari dari Mahulu. Informasi yang diterimanya masih sebatas dugaan adanya kaitan antara rencana evakuasi satwa tersebut dengan kepentingan aktivitas pertambangan.
Ia menilai, informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama menyangkut perlindungan lingkungan dan kelangsungan hidup satwa langka.
“Saya juga baru mendengar ada badak yang akan dikeluarkan dari habitatnya. Ada dugaan berkaitan dengan kegiatan pertambangan, tetapi ini perlu kita dalami terlebih dahulu,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Hamas membuka kemungkinan DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.
Melalui forum itu, DPRD ingin memperoleh keterangan lengkap mengenai kondisi habitat Badak Pari, dasar rencana pemindahan, serta kemungkinan adanya aktivitas pertambangan di sekitar kawasan tersebut.
Hamas menegaskan, pihaknya tidak ingin pemindahan satwa dilindungi dilakukan tanpa alasan yang jelas, terlebih jika berkaitan dengan kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Ia memastikan persoalan tersebut akan menjadi bahan pendalaman DPRD sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Kita perlu menggelar RDP untuk mengetahui persoalan sebenarnya. Pada prinsipnya, kita tidak setuju kalau satwa dilindungi harus dipindahkan karena kepentingan pertambangan. Ada aturan yang mengatur perlindungannya dan itu harus dihormati,” tegasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Penulis: Ayi










