Advetorial

DPRD Kaltim Siapkan Batas Maksimal 14 Hari untuk Pengurusan Izin MBLB

Suarapublik.co, SAMARINDA – Proses perizinan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang selama ini dikeluhkan karena membutuhkan waktu hingga 400 hari menjadi salah satu persoalan yang hendak dibenahi DPRD Kaltim. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan MBLB, proses tersebut diusulkan dapat diselesaikan paling lama 14 hari kerja.

Usulan percepatan itu menjadi salah satu poin penting dalam penyusunan regulasi yang kini memasuki tahap akhir. Panitia Khusus (Pansus) MBLB DPRD Kaltim mendorong adanya kepastian waktu pelayanan agar pengurusan izin tidak lagi berlarut-larut dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi, menjelaskan bahwa skema percepatan akan diterapkan melalui mekanisme *Service Level Agreement* (SLA). Dalam rancangan tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim diberikan waktu maksimal 11 hari kerja untuk menerbitkan rekomendasi teknis.

Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim ditargetkan menyelesaikan penerbitan izin dalam waktu tiga hari kerja. Dengan pembagian tahapan tersebut, keseluruhan proses diharapkan tidak melampaui 14 hari kerja.

Rancangan mekanisme itu tetap harus diselaraskan dengan ketentuan pemerintah pusat. Dalam pembahasan bersama Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Pansus mendapat sejumlah catatan terkait substansi pengaturan perizinan.

Kemendagri mengingatkan agar seluruh mekanisme yang disusun mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Selain itu, keterhubungan dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) serta pemenuhan persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) harus menjadi bagian dari pengaturan.

Persoalan panjangnya proses perizinan sebelumnya menjadi salah satu alasan dibentuknya Pansus MBLB melalui rapat paripurna DPRD Kaltim pada 18 Agustus 2026. Saat itu, keluhan masyarakat dan pelaku usaha mengenai lamanya pengurusan izin menjadi perhatian utama legislatif.

Reza menyebut, pembentukan Pansus berangkat dari berbagai aduan yang diterima terkait pelayanan perizinan MBLB. Waktu pengurusan yang dapat mencapai sekitar 400 hari dinilai perlu mendapatkan solusi melalui pembenahan regulasi.

“Masukan dan aduan masyarakat mengenai proses perizinan yang memakan waktu kurang lebih 400 hari menjadi salah satu acuan utama pembentukan Pansus ini,” ujarnya pada Minggu (15/11/2026).

Selain memangkas waktu pelayanan, Raperda MBLB juga diarahkan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Sejumlah substansi yang menjadi perhatian meliputi penguatan keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemberian ruang lebih luas bagi pengusaha lokal, serta penanganan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Aspek kewajiban jaminan reklamasi turut masuk dalam pembahasan. Pansus menilai ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik komoditas yang ditambang, khususnya material sungai seperti pasir, kerikil, dan koral.

Menurut Reza, penerapan kewajiban reklamasi harus disusun secara proporsional dengan memperhatikan kondisi kegiatan pertambangan serta aturan yang berlaku di Kementerian ESDM.

“Ketentuan ini perlu dikaji secara proporsional agar kewajiban jaminan reklamasi sesuai dengan karakteristik kegiatan di lapangan dan ketentuan Kementerian ESDM,” jelasnya.

Melalui regulasi tersebut, DPRD Kaltim ingin memastikan kemudahan perizinan tidak mengurangi aspek pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan pertambangan. Percepatan pelayanan diharapkan berjalan seiring dengan penertiban kegiatan ilegal, perlindungan lingkungan, serta peningkatan keterlibatan pelaku usaha daerah.

Dengan demikian, pengelolaan MBLB di Kaltim tidak hanya memberikan kepastian bagi dunia usaha, tetapi juga mampu mendukung tata kelola sumber daya alam yang lebih tertib dan memberikan manfaat bagi daerah. (Adv/dprdkaltim)

Penulis Ayii

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts