OPINI
Ketika Kekuasaan Kehilangan Legitimasi: Membaca Pengunduran Diri Gibran dari Perspektif Politik, Sosiologi, dan Etika Demokrasi
Oleh: Dr. Marjoni Rachman, M.Si, CSES.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
Samarinda. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 bukan sekadar peristiwa politik yang mengakhiri perjalanan seseorang di lingkaran kekuasaan. Peristiwa ini merupakan momentum penting untuk membaca kembali kualitas demokrasi Indonesia, terutama menyangkut legitimasi kekuasaan, etika kepemimpinan, dinasti politik, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ketika seorang Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya, publik tentu berhak mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kenegarawanan, strategi politik untuk meredam tekanan, atau konsekuensi dari krisis legitimasi yang semakin sulit dipertahankan?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah kontroversi mengenai persyaratan pendidikan dan kelayakan pencalonannya, serta dinamika politik di DPR yang mengarah pada proses pemakzulan. Dalam surat pengunduran dirinya, Gibran menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Namun, surat itu tidak menguraikan alasan spesifik pengunduran dirinya.
Apa pun alasan personal dan kalkulasi politik di balik keputusan tersebut, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa peristiwa ini telah membuka kembali perdebatan mendasar mengenai hubungan antara kekuasaan dan legitimasi dalam demokrasi Indonesia.
Kekuasaan Bukan Sekadar Mandat Elektoral
Dalam perspektif politik, persoalan paling mendasar dari peristiwa ini adalah legitimasi kekuasaan. Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memerintah, tetapi juga menyangkut pengakuan masyarakat terhadap keabsahan otoritasnya.
Kemenangan dalam pemilihan umum memang memberikan mandat politik. Akan tetapi, mandat elektoral bukanlah cek kosong yang membebaskan pejabat publik dari kewajiban mematuhi hukum, menjaga integritas, dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat.
Demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin melalui pemilu. Demokrasi juga harus memastikan bahwa mereka yang memperoleh kekuasaan memiliki legitimasi hukum, moral, dan sosial.
Dalam konteks ini, kontroversi yang menyertai perjalanan politik Gibran menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar kemenangan elektoral. Seorang pejabat mungkin memperoleh jabatan melalui mekanisme pemilihan yang sah, tetapi kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya tetap membutuhkan pemeliharaan melalui transparansi, integritas, dan akuntabilitas.
Pengunduran diri Gibran dapat dibaca sebagai upaya mengakhiri eskalasi konflik politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Namun, pertanyaan kritisnya adalah apakah mundur dari jabatan dengan sendirinya menyelesaikan persoalan legitimasi?
Tentu tidak.
Pengunduran diri dapat mengakhiri status seseorang sebagai pejabat, tetapi tidak otomatis mengakhiri pertanyaan publik mengenai persoalan hukum dan etika yang menjadi latar belakang kontroversi tersebut.
Di sinilah demokrasi diuji. Jangan sampai pengunduran diri hanya menjadi mekanisme untuk mengakhiri tekanan politik, sementara persoalan substantif yang menyertainya tidak memperoleh penyelesaian yang transparan.
Dinasti Politik dan Ketimpangan Kesempatan
Dari perspektif sosiologis, peristiwa ini juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan dinasti politik dan reproduksi kekuasaan elite. Fenomena politik dinasti bukan persoalan yang hanya menyangkut hubungan biologis atau kekeluargaan dalam pemerintahan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan, jaringan, sumber daya, dan pengaruh politik dapat direproduksi melalui hubungan keluarga sehingga menciptakan ketimpangan kesempatan dalam kompetisi demokratis.
Pemikiran Pierre Bourdieu tentang modal sosial dan modal simbolik memberikan penjelasan yang relevan. Dalam struktur masyarakat, seseorang tidak selalu memulai kompetisi dari titik yang sama. Ada individu yang memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan, sumber daya ekonomi, popularitas, dan legitimasi simbolik yang jauh lebih besar dibandingkan warga lainnya.
Dalam konteks Gibran, posisi sebagai putra Presiden sebelumnya merupakan bagian dari modal simbolik dan sosial yang patut dianalisis dalam membaca dinamika politik pencalonannya. Namun, perlu ditegaskan bahwa berasal dari keluarga politik bukanlah alasan untuk meniadakan hak seseorang dalam demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Persoalannya adalah apakah kompetisi tersebut berlangsung secara adil, terbuka, dan memenuhi standar hukum yang sama bagi setiap orang.
Demokrasi akan kehilangan makna substantif apabila akses terhadap kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan daripada kapasitas, integritas, dan rekam jejak kepemimpinan. Masyarakat tidak boleh sampai memiliki kesan bahwa jabatan strategis negara merupakan ruang reproduksi elite yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu.
Karena itu, kritik terhadap dinasti politik seharusnya tidak diarahkan pada kebencian personal atau hubungan keluarga, melainkan pada upaya memastikan keadilan kesempatan, kompetisi yang sehat, dan kesetaraan di hadapan hukum. Sebab, demokrasi bukan hanya tentang hak untuk dipilih, tetapi juga tentang keadilan bagi setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kekuasaan.
Etika Kekuasaan: Jabatan adalah Amanah, Bukan Hak Istimewa
Dari perspektif filosofis, pengunduran diri Gibran menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa sesungguhnya kekuasaan dijalankan?
Immanuel Kant, melalui filsafat moralnya, mengajarkan bahwa tindakan manusia harus didasarkan pada prinsip moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara universal. Jika prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan politik, tidak boleh ada standar moral dan hukum yang berbeda antara rakyat biasa dan pejabat yang memiliki kekuasaan.
Jabatan publik bukanlah hak istimewa yang memberikan kekebalan moral. Sebaliknya, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam struktur pemerintahan, semakin besar pula tanggung jawab etis yang harus dipikulnya.
Sementara itu, pemikiran John Locke menempatkan kekuasaan pemerintahan sebagai amanah yang berasal dari persetujuan masyarakat. Pemerintah tidak memiliki kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mewujudkan kepentingan bersama.
Dengan demikian, seorang pemimpin tidak seharusnya memandang jabatan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Kekuasaan harus selalu ditempatkan dalam kerangka pengabdian kepada rakyat.
Dalam konteks pengunduran diri Gibran, pernyataan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi merupakan prinsip yang patut dihargai. Akan tetapi, prinsip tersebut perlu dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama kesediaan memberikan penjelasan secara terbuka dan menyelesaikan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Sebab, mundur dari jabatan belum tentu identik dengan pertanggungjawaban moral.
Pengunduran diri adalah tindakan melepaskan kekuasaan, sedangkan pertanggungjawaban adalah kesediaan menjelaskan keputusan, menerima konsekuensi, dan memastikan bahwa persoalan yang muncul tidak ditinggalkan begitu saja.
Di sinilah makna kenegarawanan sesungguhnya diuji. Seorang negarawan tidak hanya dinilai dari keberhasilannya memperoleh kekuasaan, tetapi juga dari kemampuannya menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Krisis Kepercayaan dan Masa Depan Demokrasi
Persoalan yang lebih mengkhawatirkan dari peristiwa ini adalah kemungkinan semakin melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Tanpa kepercayaan, kebijakan pemerintah akan menghadapi persoalan legitimasi, partisipasi masyarakat melemah, dan hubungan antara negara dengan warga negara semakin berjarak.
Pemikiran Jürgen Habermas mengenai demokrasi deliberatif mengingatkan bahwa legitimasi keputusan politik harus dibangun melalui komunikasi publik yang rasional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, persoalan pengunduran diri seorang pejabat tinggi negara tidak cukup diselesaikan melalui komunikasi di antara elite politik. Masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang memadai.
Publik tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam proses politik yang menentukan arah pemerintahan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki hak untuk mengetahui, mengkritisi, dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat institusi demokrasi, bukan sekadar menyelesaikan persoalan pergantian jabatan.
Kita membutuhkan sistem politik yang lebih terbuka, proses rekrutmen kepemimpinan yang lebih berkualitas, mekanisme pengawasan yang independen, serta penegakan hukum yang tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Stabilitas pemerintahan memang penting, tetapi stabilitas tidak boleh dibangun dengan mengorbankan akuntabilitas. Demokrasi yang hanya mengejar stabilitas tanpa keadilan berisiko melahirkan ketenangan semu, sementara ketidakpercayaan masyarakat terus terakumulasi.
Jangan Biarkan Pengunduran Diri Mengakhiri Pembelajaran Demokrasi
Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran harus dibaca sebagai peristiwa yang lebih besar daripada persoalan seorang individu. Ini adalah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan refleksi terhadap arah dan kualitas demokrasi yang sedang dibangun.
Ada tiga pelajaran penting yang harus menjadi perhatian. Pertama, kekuasaan harus selalu berada di bawah hukum. Tidak boleh ada individu, keluarga, ataupun kelompok politik yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada konstitusi. Kedua, kepemimpinan harus dibangun berdasarkan kompetensi, integritas, kapasitas, dan tanggung jawab. Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi substitusi bagi kualitas kepemimpinan. Ketiga, setiap pejabat publik harus memiliki kesadaran bahwa jabatan merupakan amanah sementara, sedangkan tanggung jawab kepada rakyat merupakan kewajiban yang tidak boleh dihindari.
Pengunduran diri mungkin menjadi akhir dari perjalanan seseorang dalam sebuah jabatan, tetapi tidak boleh menjadi akhir dari proses pencarian kebenaran, keadilan, dan pertanggungjawaban publik.
Indonesia membutuhkan demokrasi yang tidak hanya mampu melahirkan pemimpin melalui pemilu, tetapi juga mampu memastikan bahwa pemimpin tersebut tunduk pada hukum, menghormati etika, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Sebab, ukuran keberhasilan demokrasi bukanlah seberapa kuat seseorang mempertahankan kekuasaan, melainkan seberapa besar kekuasaan mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Jabatan boleh diwariskan melalui proses konstitusional kepada pengganti, tetapi legitimasi tidak dapat diwariskan melalui hubungan keluarga. Kekuasaan dapat diperoleh melalui kemenangan politik, tetapi kehormatan kepemimpinan hanya dapat dibangun melalui integritas.
Dan pada akhirnya, satu prinsip harus tetap menjadi pegangan dalam kehidupan bernegara: Negara tidak boleh tunduk kepada kekuasaan; justru kekuasaanlah yang harus tunduk kepada negara hukum dan kedaulatan rakyat. (REDAKSI)










