Teks Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
Suarapublik.co, SAMARINDA – Gangguan pasokan listrik yang terjadi berulang kali di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong DPRD Kaltim meminta PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh. Perusahaan listrik negara tersebut juga didesak membeberkan penyebab teknis gangguan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan persoalan pemadaman listrik yang berlangsung sejak pertengahan Juni 2026 tidak bisa terus dijelaskan sebatas kegiatan pemeliharaan maupun perbaikan pembangkit.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya yang menyebabkan pasokan listrik belum stabil. Terlebih, gangguan tersebut telah berdampak terhadap berbagai aktivitas warga dan kegiatan ekonomi.
Ia menilai, PLN perlu memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai sumber persoalan, termasuk kemungkinan adanya kerusakan pada unit pembangkit, kendala distribusi, maupun kelemahan infrastruktur jaringan kelistrikan.
“PLN harus memberikan penjelasan yang lebih terbuka mengenai persoalan teknis yang terjadi di lapangan,” ujar Agusriansyah, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, sistem kelistrikan di Kaltim memiliki keterkaitan antardaerah, termasuk Samarinda dan Balikpapan. Karena itu, kondisi pasokan listrik tidak cukup dilihat dari kesiapan pembangkit saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan jaringan dalam menyalurkan energi kepada pelanggan.
Agusriansyah meminta PLN menyampaikan sejumlah data teknis sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keandalan sistem kelistrikan. Di antaranya kapasitas pembangkit, kebutuhan daya ketika beban puncak, ketersediaan cadangan listrik, serta catatan gangguan dan pemadaman yang terjadi.
Menurutnya, data tersebut diperlukan untuk membedakan apakah gangguan selama ini hanya disebabkan persoalan teknis sementara atau terdapat kelemahan sistem yang membutuhkan penanganan jangka panjang.
“Kita perlu mengetahui apakah pemadaman ini hanya akibat perbaikan pada unit tertentu atau memang ada persoalan sistem yang harus dibenahi secara menyeluruh,” jelasnya.
Di sisi lain, dampak pemadaman listrik terhadap perekonomian masyarakat juga menjadi perhatian. Agusriansyah menyebut gangguan pasokan listrik dapat menghambat kegiatan rumah tangga hingga operasional pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada ketersediaan listrik.
Ia pun mendorong PLN mempertimbangkan bentuk kompensasi bagi pelanggan yang dirugikan akibat pemadaman. Salah satu opsi yang dapat diperhatikan adalah pengurangan tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Agusriansyah menegaskan, peningkatan pelayanan harus menjadi prioritas PLN agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan serupa. Selain memperbaiki sumber gangguan, perusahaan juga perlu memastikan sistem distribusi mampu memenuhi kebutuhan listrik secara konsisten.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan PLN tidak hanya menyampaikan rencana pembenahan, tetapi juga merealisasikan perbaikan yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan.
“Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat persoalan kelistrikan yang tidak kunjung terselesaikan,” tegasnya.
(Adv/DPRD Kaltim)
Penulis Ayii










