Opini
Antara Kewajiban Hukum dan Keadilan Berusaha
Oleh: Dr. Fatimah Asyari, S.H., M.Hum.
Advokat dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Samarinda. Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen. Namun, ketika kewajiban tersebut berhadapan dengan keterbatasan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), muncul pertanyaan mendasar: sudahkah negara menyediakan kemudahan yang sebanding dengan kewajiban yang dibebankannya?
Pertanyaan ini menjadi relevan di Kalimantan Timur. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kalimantan Timur yang diberitakan Bisnis.com pada 22 September 2026, sebanyak 39.184 dari 62.597 UMKM sektor makanan dan minuman belum memiliki sertifikat halal. Artinya, sekitar 62,6 persen pelaku usaha dalam pendataan tersebut belum tersertifikasi.
Angka tersebut bukan sekadar persoalan administrasi. Di baliknya terdapat puluhan ribu pelaku usaha yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan ekonomi sehari-hari.
Kewajiban Hukum dan Tanggung Jawab Negara
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menegaskan pentingnya jaminan kehalalan produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.
Kebijakan ini patut didukung. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai produk yang dikonsumsinya.
Namun, kewajiban hukum tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat untuk mematuhinya.
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 telah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan hingga 17 Oktober 2028.
Perpanjangan tersebut merupakan langkah yang memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha. Akan tetapi, tambahan waktu tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila pelayanan sertifikasi, pendampingan, dan akses informasi tidak turut diperbaiki.
Jangan Sampai Regulasi Menjadi Beban Usaha Kecil
Pelaku UMKM di Kalimantan Timur menghadapi kondisi yang beragam. Sebagian telah memiliki legalitas usaha, pembukuan, dan kemampuan mengakses layanan digital. Sebagian lainnya masih menjalankan usaha rumahan dengan sumber daya terbatas.
Persyaratan administrasi, penelusuran bahan baku, pemahaman proses produksi halal, serta penggunaan sistem pendaftaran elektronik dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang belum memperoleh pendampingan memadai.
Meskipun tersedia program sertifikasi halal gratis melalui mekanisme self declare bagi usaha yang memenuhi persyaratan, keberadaan program tersebut belum tentu menjamin kemudahan akses bagi seluruh pelaku usaha.
Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya kuota sertifikasi, melainkan harus dilihat dari jumlah sertifikat yang benar-benar diterbitkan, pemerataan penerima manfaat, dan keberlanjutan usaha masyarakat.
Dalam perspektif hukum ekonomi, kepastian hukum seharusnya memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, bukan justru menimbulkan ketidakpastian terhadap kelangsungan penghidupan mereka.
Pemerintah Daerah Tidak Boleh Sekadar Menunggu
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan landasan bagi kebijakan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah kabupaten/kota perlu mengambil peran aktif sesuai kewenangannya.
Pertama, melakukan pemetaan terhadap UMKM yang belum bersertifikat halal berdasarkan wilayah, skala usaha, dan jenis produk.
Kedua, memperluas pelayanan pendampingan hingga kecamatan dan kawasan pedesaan, termasuk melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendamping, dan organisasi masyarakat.
Ketiga, mengintegrasikan fasilitasi sertifikasi halal dengan pengurusan Nomor Induk Berusaha, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan pemasaran.
Keempat, menetapkan target capaian yang terukur dan melaporkannya secara terbuka agar masyarakat dapat menilai efektivitas program.
Langkah tersebut penting mengingat peluang pemasaran produk lokal semakin terbuka melalui perkembangan Ibu Kota Nusantara, sektor pariwisata, perdagangan modern, dan pengadaan barang maupun jasa.
Jangan sampai peluang ekonomi tersebut justru sulit diakses oleh UMKM lokal karena ketidaksiapan administratif yang sebenarnya dapat diatasi melalui pendampingan pemerintah.
Keadilan Berusaha Harus Menjadi Tujuan
Sertifikasi halal semestinya menjadi instrumen peningkatan kualitas dan daya saing produk, bukan sekadar kewajiban administratif.
Perlindungan konsumen dan perlindungan UMKM bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan bersama dalam sistem hukum ekonomi yang berkeadilan.
Perpanjangan waktu hingga Oktober 2028 hendaknya dipandang sebagai kesempatan memperbaiki kesiapan pelaku usaha dan kualitas pelayanan, bukan alasan menunda pekerjaan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar banyaknya aturan yang diterbitkan, melainkan sejauh mana aturan tersebut dapat dilaksanakan secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Negara berhak mewajibkan sertifikasi halal. Namun, negara juga berkewajiban memastikan bahwa pelaku usaha kecil memiliki kesempatan yang nyata untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Jangan sampai produk UMKM dituntut memenuhi standar yang tinggi, sementara pelayanan dan pendampingan yang mereka terima justru tertinggal.
Kepastian halal harus diwujudkan tanpa mengorbankan keadilan berusaha (Redaksi).










