Opini
KARHUTLA KALTIM: PEMERINTAH JANGAN HANYA MEMADAMKAN API, TETAPI HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENCEGAHANNYA
Oleh: John Pricles Silalahi, S.H.
Ketua PERADI SAI Samarinda
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur bukan lagi sekadar bencana musiman. Peristiwa yang terus berulang ini merupakan ujian serius terhadap efektivitas tata kelola lingkungan, pengawasan pemerintah, dan keberanian penegakan hukum.
Data BPBD Kalimantan Timur menunjukkan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 terjadi 2.540 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 10.691,66 hektare. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat ancaman terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, kerugian ekonomi, dan masa depan lingkungan Kalimantan Timur.
Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah hanya sibuk memadamkan api setelah hutan terbakar?
Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut melahirkan kewajiban negara untuk melakukan perlindungan secara nyata, bukan sekadar menerbitkan kebijakan administratif.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, khususnya Pasal 63, menegaskan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam perlindungan, pengelolaan, pembinaan, serta pengawasan lingkungan hidup sesuai kewenangannya.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Harus diakui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan sejumlah langkah. Gubernur menerbitkan surat edaran kesiapsiagaan karhutla dan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.277/2026 tentang penetapan status siaga darurat.
BPBD memperkuat pemantauan, koordinasi lintas instansi, dan penanganan lapangan. Pemerintah pusat melalui BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, serta unsur terkait juga mendukung operasi pemadaman dan penegakan hukum.
Namun, keberadaan kebijakan tidak otomatis membuktikan keberhasilan pelaksanaannya.
Luas kebakaran yang mencapai ribuan hektare justru mengharuskan pemerintah mengevaluasi efektivitas pencegahan, kesiapan personel, pengawasan wilayah rawan, dan kepatuhan pemegang izin usaha.
Pemerintah tidak boleh menjadikan cuaca ekstrem sebagai satu-satunya penjelasan. Faktor alam memang dapat meningkatkan risiko, tetapi kelalaian pengawasan, pembukaan lahan dengan membakar, dan ketidakpatuhan korporasi harus diperiksa secara serius.
Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan memperhatikan ketentuan pengecualian terbatas dalam undang-undang.
Sementara itu, Pasal 87 mengatur tanggung jawab perdata atas pencemaran atau kerusakan lingkungan, sedangkan Pasal 88 mengatur pertanggungjawaban mutlak dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.
Karena itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Korporasi yang terbukti melanggar wajib menghadapi konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana sesuai unsur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah provinsi juga harus membuka informasi mengenai wilayah terbakar, pemegang izin, hasil pengawasan, tindak lanjut pelanggaran, dan pelaksanaan pemulihan lingkungan.
DPRD Kalimantan Timur perlu menjalankan fungsi pengawasan secara substantif, termasuk mengevaluasi anggaran pencegahan dan efektivitas kebijakan karhutla.
Kalimantan Timur membutuhkan pemerintahan yang mampu mencegah kebakaran, bukan sekadar menunjukkan keberhasilan memadamkannya.
Keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, surat keputusan, atau operasi pemadaman, melainkan dari berkurangnya kebakaran, pulihnya lingkungan, dan terlindunginya masyarakat.
Sebab, ketika hutan terus terbakar, yang dipertaruhkan bukan hanya kekayaan alam, tetapi juga kredibilitas negara dalam menegakkan hukum dan melindungi hak konstitusional rakyat ( Red).










